wakil ketua dpd ri laode ida mendesak kementerian tenaga kerja dan transmigrasi dan pemerintah kabupaten tangerang, banten, turut bertanggung jawab kepada kehadiran indikasi perbudakan buruh pabrik wajan selama wilayahnya.
terjadinya persentasi `perbudakan` pada buruh pabrik wajan yang berlangsung lumayan berlalu, salah Salah satu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan dari pemerintah daerah setempat, papar laode ida di dialog perbudakan serta ketenagakerjaan pada indonesia di gedung mpr/dpr/dpd ri, jakarta, jumat.
pembicara lainnya pada dialog tersebut adalah direktur eksekutif migrant care anis hidayah serta pakar demografi dari universitas indonesia sonny harry harmadi.
menurut laode ida, kabupaten tangerang adalah salah Salah satu sentra industri, hendaknya kemenakertrans melalui dinas tenaga kerja juga kepala daerah setempat mengerjakan pengawasan dan ketat terhadap kaum pelaku industri.
Informasi Lainnya:
- Memprsiapkan acara pernikahan
- Persiapan sebelum menikah
- Persiapan sebelum menikah
- Persiapan sebelum menikah
saya menyayangkan sikap kemenakertrans serta pemerintah kabupaten tangerang dan menanggap jumlah ini biasa-biasa saja, ujarnya.
laode menyewa semua bagian terkait selama persoalan ketenagakerjaan mampu menuntaskan kasus ini dan angka perburuhan yang lain.
anggota dpd ri dari provinsi sulawesi tenggara itu menilai kasus indisikasi perbudakan pada buruh pabrik wajan itu sangat mengenaskan dan mencoreng wajah demokrasi indonesia.
dari hasil pengamatan kami, kasus ini bisa berlangsung berlalu karena ada dukungan daripada oknum anggota polisi, papar laode dan berkunjung ke objek wisata pabrik wajan di tangareng, banten, pekan lalu.
direktur eksekutif migrant care, anis hidayah, mengatakan kiranya kejadian memilukan yang kerap menimpa pekerja indonesia akibat dari hukum ketenagakerjaan yang tidak memihak selama pekerja.
menurut dia, sistem ketenagakerjaan pada indonesia telah baru membuka usaha terjadinya praktik perbudakan sebab baru ada terjadi pelanggaran hak asasi manusia (ham).
anis menilai pada ini berbagai persoalan perburuhan hanya dinilai sebagai persoalan ringan, serta pemerintah tidak berusaha mencari solusi hingga ke akar permasalahan.
seharusnya, pemerintah melalui menteri tenaga kerja juga transmigrasi langsung mencari langkah awal persoalan perburuhan hingga ke akar persoalannya, ujarnya.